PT EquityWorld Futures : Laba BNI Tumbuh 12,6% Jadi Rp 11,44 Triliun di Kuartal III

EquityWorld Futures – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan kinerja positif di kuartal III 2018. Pada kuartal III 2018, BNI meraih laba bersih sebesar Rp 11,44 triliun.

Laba bersih itu tumbuh sebanyak 12,6% dibanding dengan kuartal yang sama tahun lalu sebesar Rp 10,16 triliun.

Direktur Keuangan Anggoro Eko Cahyo menerangkan, laba bersih BNI ditopang oleh pertumbuhan kredit. Posisi kredit BNI pada kuartal III 2017 sebesar Rp 421,41 triliun. Di kuartal III 2018, kredit BNI menjadi Rp 487,04 triliun atau tumbuh sebanyak Rp 65,64 triliun atau sebanyak 15,6%.

“Pertumbuhan kredit sebesar Rp 65,64 triliun atau meningkat 15,6%,”

Pertumbuhan kredit ini ditopang oleh bisnis korporasi yang meningkat sampai 18,5%. Kredit tersebut terutama pada industri manufaktur, perdagangan, restoran, hotel dan konstruksi.

Pada bisnis konsumer, payroll loan menjadi penggerak utama. Pada kuartal III 2018, payroll loan mencatat pertumbuhan sebesar 43,7%.

Sementara, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 14,2% dari Rp 480,53 triliun pada kuartal III 2017 menjadi Rp 548,59 triliun pada kuartal III 2018.

BNI mencatatkan giro tumbuh 22,4% pada kuartal III 2018, tabungan tumbuh 12,7%. Sementara, deposito tumbuh melambat di 9,8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures

Advertisements

PT EquityWorld Futures : Masalah Lingkungan Bisa Hambat Proses Pembelian Saham Freeport

 

 

EquityWorld Futures – Proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) hampir rampung sejak Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto meneken sales purchase agreement (SPA) 27 September lalu. Meski hampir rampung, proses pengambilalihan saham ini tak luput dari persoalan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas kemarin, isu lingkungan menjadi sorotan dalam proses akuisisi saham PTFI. Sebab, Komisi VII mendapat laporan jika aktivitas penambangan PTFI menimbulkan potensi kerugian hingga Rp 185 triliun.

Anggota dewan pun kemudian melayang sejumlah pertanyaan terkait masalah lingkungan ini kepada Bos Inalum. Lantas, apa jawaban Inalum? Apakah masalah lingkungan berdampak pada proses akuisisi? Berikut berita selengkapnya dirangkum

Anggota Komisi VII DPR mencecar pertanyaan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin terkait masalah lingkungan dalam pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PTFI. Potensi kerusakan itu mencapai Rp 185 triliun.

Gus Irawan mempertanyakan, apakah masalah tersebut masuk dalam pertimbangan akuisisi saham PTFI. Selain itu, dia juga mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan ini.

“Perjanjian-perjanjian yang ada itu, kan lazimnya mau akuisisi ada due diligence. Apakah faktor lingkungan sudah jadi pertimbangan belum. Kedua, kalau iya, itu dipertimbangkan itu jadi beban siapa,”

Gus Irawan juga menuturkan, dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut apakah juga membahas secara spesifik terkait masalah lingkungan. Dia tak ingin, masalah ini menjadi masalah ke depannya.

“Perjanjian ke depan jangan posisi lemah, di mana kewajiban lingkungan pemilik lama ada atau nggak,”

Anggota Komisi VII Ramson Siagian juga mempertanyakan masalah menyangkut lingkungan tersebut. Dia mengatakan, masalah lingkungan persoalan yang serius di luar negeri.

“Sekarang Rp 185 triliun masalah, kalau di AS sangat sensitif,”

Ramson juga ingin mengetahui apakah masalah lingkungan ini diatur secara spesifik.

“Apa yang masuk klausul perjanjian itu kita perlu penjelasan Dirut Inalum,”

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mempertanyakan masalah lingkungan dan pengaruhnya dalam pembiayaan, serta keberlanjutan pengambilalihan saham PTFI.

“Di HoA itu ada tersirat mengenai masalah lingkungan termasuk yang diaduit BPK, karena akan berpengaruh terhadap pada financial, ada nggak?”

Merespons hal itu, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jika masalah lingkungan masih ada masalah maka transaksi pembelian saham tidak bisa terjadi.

“Jadi isu mengenai lingkungan yang di BPK harus sudah diselesaikan, harus sudah jelas, ke depannya seperti apa kalau itu masih belum jelas, settlement transaksi tidak bisa terjadi,”

Dia melanjutkan, masalah lingkungan mesti selesai untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang permanen. Dia mengatakan, penyelesaian masalah lingkungan ini kemudian menjadi syarat untuk mendapat pinjaman bank.

“IUPK membutuhkan itu, dari sisi Kementerian LHK mesti menyelesaikan secara final, itu akan dimasukkan ke lampiran IUPK. Di lampiran IUPK inilah bank akan merasa nyaman untuk bisa mengeluarkan pinjaman. Diharapkan sekali isu lingkungan bisa diselesaikan sehingga transaksi berjalan. Memang leading-nya ada tempatnya Pak Tony (Direktur Eksekutif PTFI),”

“Yang kita kondisikan isu lingkungan harus selesai, bank bisa mencairkan pinjaman, pembayaran bisa terjadi, tranksaksi bisa close,”

Budi mengatakan, jika isu lingkungan tak rampung maka bank tak bisa memberi pinjaman. Alhasil, transaksi pembelian saham tak bisa terjadi.

“Kalau isu lingkungan tidak selesai bank tidak mungkin melakukan pencairan pembiayaan, sehingga payment tidak terjadi. Walaupun seharusnya sepengetahuan kami harusnya isu lingkungan ini bisa diselesaikan,”

Komisi VII DPR menerima laporan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Tak main-main, kerusakan yang ditimbulkan nilainya mencapai Rp 185 triliun.

“Minggu lalu Komisi VII rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada temuan dan perlu diperhatikan kita semua. Bahwa ada temuan BPK mereka membahasakan ekosistem yang terkorbankan dari usaha penambangan PTFI ada kerusakan sebesar kalau kemudian direhabilitasi Rp 185 triliun,”

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas menjelaskan, angka Rp 185 triliun bukanlah temuan dari BPK. Melainkan, kata dia, hitungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai dasar BPK melakukan audit.

“Sementara Rp 185 triliun itu adanya di alasan dilakukannya audit, yaitu berdasarkan hitungan dari IPB dan pembukaan lahan dari satelit Lapan. Jadi bukan audit dari BPK,”

Dia menuturkan, BPK memang melakukan audit. Dari audit itu ada 8 rekomendasi yang disampaikan ke PTFI.

“Jadi bisa tanyakan ke IPB. Jadi itu bukan temuan audit, dan tidak direkomendasikan kepada kita. Di situ pun disebutkan bahwa angka ini Rp 185 triliun masih harus dikonsultasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dilihat di laporannya aja,”

Tony menuturkan, dari 8 rekomendasi, 6 di antaranya sudah dijalankan oleh PTFI. Dua rekomendasi yang masih dalam proses ialah mengenai Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DLEH) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mestinya, lanjut Tony, rekomendasi itu bisa cepat diselesaikan.

“Rekomendasi BPK sudah 6 sudah selesai dilaksanakan. Ada 2 hal yaitu soal DLEH dokumen evaluasi lingkungan hidup yang mustinya sudah siap diterbitkan oleh KLHK. Satunya lagi soal IPPKH izin pinjam pakai kawasan hutan yang udah 4 tahun lalu sudah kita masukin. Kita sudah pernah punya izin prinsip memang disuruh diubah ditambah luasannya. Sehingga, kita masukan kembali pada tahun lalu bulan September tahun 2017. Mestinya sudah tidak ada masalah,”

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menyelesaiakan transaksi pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Desember 2018. Dengan pengambilalihan saham tersebut, maka kepemilikan saham Indonesia atas PTFI mencapai 51%.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menerangkan, saat ini perseroan tengah menyelesaikan berbagai dokumen dan izin terkait akuisisi tersebut.

“Ke depan yang sedang kita kerjakan kita berusaha menyelesaikan semua dokumentasi, izin dan kondisi-kondisi yang diselesaikan sampai Desember 2018,”

Budi mengatakan, Inalum tengah memfinalisasi pendanaan untuk akuisisi Freeport. Dana akuisisi ditargetkan tersedia pada November dan eksekusinya dilakukan Desember 2018.

“Yang penting juga Inalum akan memfinalisasi pendanaan yang kita harapkan di bulan November sudah masuk Inalum, sehingga transaksi siap di bulan Desember,”

Kemudian, Budi mengatakan, PTFI akan menyelesaikan masalah administrasi. Sementara, induknya Freeport McMoRan akan meminta izin terhadap beberapa regultor di beberapa negara.

“Ada beberapa persyaratan administrasi sebagai perseroan terbatas ada yang perlu dilakukan PTFI termasuk perubahan anggaran dasar, pengumuman transaksi tersebut.
Beberapa izin yang perlu diperoleh Freeport McMoRan terhadap beberapa regulator di beberapa negara di dunia,”

Berikut tahapan akuisisi saham PTFI berdasarkan data paparan Budi Gunadi Sadikin.

1. Pemenuhan kondisi-kondisi persyaratan penyelesaian akuisisi saham PT Indocopper Investama (PTII), PT Freeport Indonesia (PTFI), dan PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI) (Target penyelesaian September-Desember 2018).

2. Pengumuman sehubungan dengan transaksi sebelum akuisisi pada surat kabar nasional dan karyawan (Oktober 2018).

3. Persiapan kebutuhan pendanaan PT Inalum dalam rangka pembiayaan divestasi saham PTFI (Agustus-November 2018).

4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PTFI (November-Desember 2018).

5. Pelaporan persaingan usaha (anti trust filing) di Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Jepang, Filipina, Korea Selatan (Oktober-Desember 2018).

6. Penyelesaian transaksi divestasi saham PTFI (Desember 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures

PT EquityWorld Futures : Argentina Hentikan Penyelidikan Antidumping Produk RI

EquityWorld Futures – Pemerintah Argentina memutuskan menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk serat poliester bertekstur, yang salah satunya berasal dari Indonesia.

Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh otoritas penyelidikan National Commission for Foreign Trade, Secretariat of Commerce Ministry of Production Argentina melalui final determination file No.529/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Termination of the Anti-dumping Duties on PTY Originating in or Imported from Indonesia and India.

“Hal ini tentunya merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita, mengingat peningkatan ekspor merupakan salah satu fokus yang tengah dilakukan pemerintah,”

Menurut Oke, alasan penghentian penyelidikan ini yaitu dikarenakan tidak ditemukannya bukti dumping dari eksportir yang melebihi batas minimum serta tidak ada kerugian dari pemohon danhubungan kausalitas di antara keduanya.

Selain itu, lanjut Oke, juga dikarenakan adanya penarikan permohonan penyelidikan antidumping yang dilakukan Manufacture of Synthetic Fibers S.A. sebagai pihak yang mengajukan petisi dumping. Manufacture of Synthetic Fibers S.A. merupakan produsen terbesar serat poliester bertekstur di Argentina.

Permohonan penyelidikan antidumping ini ditarik karena terbakarnya fasilitas penting untuk produksi sehingga persyaratan hukum yang menjadi syarat penyelidikan tidak dapat dipenuhi.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan, Pradnyawati menyampaikan bahwa penyelidikan antidumping produk serat poliester bertekstur dimulai sejak 12 September 2017.

“Dalam proses penyelidikan terdapat beberapa kendala, di antaranya kewajiban untuk memberikan tanggapan dengan menggunakan bahasa Spanyol yang diterjemahkan di Argentina. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para eksportir, hambatan tersebut dapat diatasi,”

Ia menjelaskan, volume ekspor serat poliester bertekstur Indonesia ke Argentina secara umum mengalami fluktuasi dengan tren 2013-2017 menurun sebesar 3,54%. Dalam lima tahun terakhir ekspor terbesar tercatat pada tahun 2015-2016 yaitu senilai US$ 8,10 juta. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan sehingga nilai ekspor menjadi US$ 5,2 juta.

Pada tahun 2018, ekspor komoditas tersebut ke Argentina kembali cerah. Pada periode Januari Juli 2018, ekspornya mencapai US$ 3,30 juta, atau meningkat sebesar 36,27% dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 2,40 juta. Dengan nilai tersebut, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 25-26% dari total impor serat poliester bertekstur Argentina.

“Terbukanya kembali akses pasar Argentina harus dilihat sebagai peluang untuk semakin meningkatkan ekspor serat poliester bertekstur. Terutama karena Indonesia merupakan salah satu pemain penting di Argentina.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures

PT EquityWorld Futures : Dolar AS Masih Betah di Rp 15.210

EquityWorld Futures – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini berada di level Rp 15.210. Dolar AS masih betah berada di level Rp 15.200an.

Mata uang Paman Sam sempat berada di level tertingginya Rp 15.210 dan level terendahnya di Rp 15.205.

Langkah salah satu orang terkaya Indonesia Dato Sri Tahir yang menukarkan dolar AS dan dolar Singapura ke rupiah belum memberikan dampak yang signifikan ke pergerakan nilai tukar pagi ini. Tahir menukarkan mata uang asingnya ke rupiah senilai Rp 2 triliun.

“Ini (pakai uang) pribadi, tidak ada kaitan dengan korporasi,”

Langkah Tahir bukan menjadi yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, calon wakil presiden (Cawapres) Sandiaga Uno juga melakukan hal yang sama. Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir juga pernah melakukan hal senada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures

PT EquityWorld Futures : Tukar Dolar AS Demi Selamatkan Rupiah, dari Orang Terkaya hingga Cawapres

EquityWorld Futures – Pengusaha Indonesia ramai-ramai menukarkan dolar mereka ke rupiah demi menyelamatkan mata uang dalam negeri. Mulai dari calon Wakil Presiden Sandiaga Uno hingga salah satu orang terkaya RI Dato Sri Tahir menukarkan dolar miliknya ke rupiah.

Sejumlah pengusaha lain pun menukarkan dolar mereka, baik yang berasal dari kocek pribadi ataupun yang bersumber dari ekuitas perusahaan.

Harapan mereka sama, yaitu untuk membuat rupiah perkasa terhadap mata uang asing, terutama dolar AS.

Langkah mereka ini juga diapresiasi oleh Bank Indonesia yang terus berupaya melakukan berbagai jurus agar rupiah menguat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures

PT EquityWorld Futures : Harga Pertamax Mahal, Warga Serbu Premium di SPBU

EquityWorld Futures – Antrean pembelian bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk jenis premium padat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, seperti pertamax.

Dipantau  dari salah satu SPBU di daerah Menteng sekitar pukul 10.00 WIB antrean kendaraan roda dua untuk mengisi BBM jenis pertamax sepi dibandingkan jalur premium.

Ada sekitar 10 motor yang mengantre untuk mengisi BBM jenis premium. Sedangkan untuk jenis pertamax hanya berkisar 2-3 motor.

Salah satu petugas SPBU, Yayat mengatakan antrean BBM jenis pertamax menjadi sepi sejak pengumuman kenaikan harga. Namun antrean untuk pengisian premium justru meningkat.

“Iya ini sekarang sepi, lihat kan (jalur antrean pertamax kosong). Pada ke premium kan panjang tuh antreannya,”

Selain itu, antrean motor untuk jenis pertalite juga menjadi lebih padat. Terpantau jalur tersebut diantre hingga delapan kendaraan roda dua.

Sekadar informasi, pemerintah baru saja memutuskan untuk menaikkan harga BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, pertamina dex, dexlite, dan biosolar non subsidi. Adapun kenaikan harga, sebagai berikut:

Pertama dari Rp 9.500 naik jadi Rp 10.400
Pertamax Turbo dari Rp 10.700 naik jadi Rp 12.250
Pertamina Dex dari Rp 10.500 naik jadi Rp 11.850
Dexlite dari Rp 9.000 naik jadi Rp 10.500
Biosolar non subsidi/PSO dari Rp 7.700 per liter naik jadi Rp 9.800.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures

PT EquityWorld Futures : OJK: Pasar Modal Jadi Sumber Pembiayaan Infrastruktur

EquityWorld Futures – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong pasar modal menjadi pusat sumber pembiayaan infrastruktur nasional karena dinilai cocok untuk kebutuhan pembiayaan jangka panjang. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, hal ini telah menjadi paradigma baru dan menjadi terobosan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

“Ini telah menjadi paradigma baru yaitu menjadikan pasar modal sebagai pusat sumber pendanaan. Ini juga merupakan terobosan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang sebelumnya selalu mengandalkan sektor perbankan menjadi sumber utama pembiayaan selama beberapa dekade,”

“Pasar modal yang dalam dan likuid merupakan solusi untuk ketersediaan pendanaan yang masif dan jangka waktu yang panjang, sehingga liquidity mismatch dapat teratasi karena pendanaan dapat disesuaikan dengan jangka waktu proyek infrastruktur,” lanjut dia.
Wimboh dalam seminar “A New Paradigm on Infrastructure Financing” di Bali mengatakan pasar modal Dallas dipilih untuk mengakomodasi dana ini karena dinilai lebih dalam dan likuid yang didukung dengan banyaknya instrumen yang ada. Seperti obligasi atau sukuk, obligasi perpetual, obligasi hijau, obligasi daerah (municipal) dan obligasi Komodo, serta pembiayaan dari keuangan campuran atau “blended finance”.

Selain produk yang saat ini sudah ada, OJK juga terus mendorong adanya jenis instrumen baru lainnya seperti sekuritisasi yang dikhususkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Beberapa jenis produk yang didukung OJK untuk penggalangan dana di pasar modal seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang telah dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan Soekarno-Hatta Airport Sky Train melalui RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 Infrastruktur sebesar Rp 315 miliar dan RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa sebesar Rp 5 triliun untuk membangun jalan tol.

Kemudian, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang telah dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan Soekarno-Hatta Airport Sky Train melalui RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 Infrastruktur sebesar Rp 315 miliar dan RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa sebesar Rp 5 triliun untuk membangun jalan tol.

Ada juga Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) yang khusus untuk pembangunan perumahan. Serta telah dikeluarkan juga ketentuan mengenai Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA) yang sudah digunakan dalam pembiayaan proyek Meikarta City, Dinfra Bowsprit Aoyama Commercial Fund dan DINFRA toll road MandiriJPT-001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EquityWorld Futures